Kantor BPKAD Kab. Tasikmalaya di kawasan Gedung Bupati, Singaparna

Jejak Tasikmalaya - Tempo lalu, publik Tasikmalaya dibuat riuh dengan penetapan Sekda  Kodir sebagai tersangka oleh Polda Jabar atas dugaan penyelewengan dana hibah dan bansos Kab. Tasik Tahun Anggaran (TA) 2017. Karena terbukti bersalah, Kodir dan kawan-kawan harus mendekam di balik jeruji besi menjadi pesakitan.

Kali ini, pengelolaan dana tersebut kembali santer setelah salah satu aktivis anti-korupsi mendesak aparat penegak hukum (APH) menyelidiki penyaluran dan hibah dan bansos TA 2015-2016.

"Pengelolaan TA 2017 ternyata ada penyelewengan anggaran sehingga menjadi temuan hukum, maka bisa jadi tahun sebelumnya juga sama (ada penyelewengan). Oleh sebab itu, perlu kiranya untuk ditelusuri," kata Aktivis Anti-Korupsi, Asep Rizal Asyarie, Rabu (11/9/2019) siang.

Untuk TA 2015-2016, tutur Asep, pihak APH bisa saja memanfaatkan Kodir untuk dimintai keterangannya. Tinggal tergantung kepada APH-nya mau atau tidak.

"Saya minta support dari sahabat semua agar ikhtiar saya menelisik serapan dana hibah dan bansos TA 2015-2016 lancar. Data awal sudah dimiliki, tinggal mengumpulkan data pelengkapnya saja," imbuhnya. 

Terpisah, Sekertaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Rubi Azhara, menolak berkomentar banyak ikhwal pengelolaan dana hibah dan bansos TA 2015-2016. Ia mengaku tidak tahu-menahu karena baru beberapa hari menjabat sekertaris.

Saat diminta data peneriman manfaat hibah dan bansos TA 2015-2016, Rudi menjawab, "Harus koordinasi dulu dengan kepala, karena beliau lah yang mempunyai kebijakan,".

Kamis (18/4/2019), Ketua Majelis Hakim M Razad, memvonis mantan Sekda Kab. Tasikmalaya Abdul Kodir dengan hukuman 16 bulan penjara. Kodir terbukti bersalah menyunat dana hibah untuk 21 yayasan. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung.  (Piter)