Gedung Balekota Tasikmalaya Jln. Letnan Harun Nomor 1

Jejak Tasikmalaya - Kepolisian Daerah Jawa Barat memanggil beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Pemkot Tasik, belum lama ini. Mereka dipanggil untuk dimintai keterangannya kaitan laporan pihak yang mengaku ahli waris atas tanah Alun-alun Indihiang. Beberapa ASN yang dipanggil antara lain lurah dan camat Indihiang serta Kabid Aset pemkot.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya, Hanafi, membenarkan ikhwal pemanggilan tersebut.

"Dipanggilnya sekitar dua bulan lalu. Mereka (ASN yang dipanggil) hanya dimintai konfirmasi saja," kata Hanafi di ruang kerjanya, Jum'at (19/7/2019) siang.

Adapun tuduhan pelapor, sambung Hanafi, karena versi mereka pemkot dianggap menyerobot lahan miliknya.

"Kalau kami sih sampaikan apa adanya saja sambil menyodorkan berkas-berkas (bukti). Toh pada akhirnya pengadilan yang akan memutuskan. Dan bagi kami, ini bukan masalah menang-kalah, tapi bagaimana melaksanakan kewajiban kami untuk membela negara," ujarnya.

Selanjutnya Hanafi menceritakan kronologis Alun-alun Indihiang yang menurut pemkot, itu adalah aset milik Kota Tasik. Di locus tersebut terdiri dari dua bidang, komplek sekolah dan lapangan (Alun-alun). Komplek sekolah diterima oleh pemkot melalui penyerahan langsung dari Pemkab Tasik sekitar tahun 2003 atau pasca-pemekaran, sedangkan Alun-alun yang statusnya pada waktu itu adalah tanah milik desa, maka secara otomatis dianggap menjadi milik pemkot karena Desa Indihiang pada waktu itu, kini statusnya sudah berubah menjadi Kelurahan Indihiang.

Disinggung bentuk legalitas apa yang dimiliki pemkot untuk aset tersebut, Hanafi menjawab," Memang belum ada sertifikat,". (Piter)