Tersangka AG tertunduk saat akan dieksekusi ke kantor Kejaksaan Negeri Tasikmalaya

Jejak Tasikmalaya - Berkas kasus dugaan korupsi pemungutan dana bantuan sosial (BOS) SDN se-Kec. Salawu, Kab. Tasikmalaya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Kamis (10/10/2019). Tersangka Ahmad Garniwa (AG) turut dieksekusi polisi ke kejaksaan. 

Pengacara AG, Bambang Lesmana yang mendampingi proses pelimpahan mengatakan, pihaknya akan menyampaikan fakta-fakta lain soal kasus ini dipersidangan. 

"Nanti saya juga akan ungkap temuan lain yah, fokus pelimpahan dulu ini," kata Bambang di Mapolres Tasikmalaya. 

Sementara itu, Kapolres Tasikmalaya AKBP Dony Eka Putra menuturkan, tersangka yang juga sebagai Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kec. Salawu terbukti ingin memperkaya diri dengan menyalahgunakan wewenang. 

"Untuk tindak pidana korupsi dana BOS, sudah kita P-21-kan. Penyidikannya sudah lengkap, tersangka AG terbukti menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri," kata Dony. 

Tersangka AG, ungkap Dony, terbukti melakukan pungutan liar dengan mewajibkan SD se-Kec. Salawu untuk membeli barang-barang kebutuhan sekolah menggunakan dana BOS lewat pelaku. Dari 40 item barang yang diwajibkan untuk dibeli oleh pihak sekolah, ada 38 item yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS tidak sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 1 Tahun 2018. Sedangkan dua item lagi sesuai. 

AG ini ditetapkan tersangka karena kedapatan membawa uang tunai Rp 145.854.000 di dalam tas yang dibawanya dan uang tunai sebesar Rp 690.581.000 yang disimpan di kantor UPT Pendidikan Salawu.

Namun, berdasarkan penghitungan auditor dari Inspektorat, kerugian keuangan negara dari kasus pungutan dana BOS ini hanya sebesar Rp 50.429.075. Nominal kerugian negara ini bisa saja bertambah angkanya, baik nanti saat di persidangan atau kejaksaan.

AG akan dikenai pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiman telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ancaman pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit Rp 200 juta paling banyak Rp 1 Miliar. (Dwi