Format kerja sama yang diduga dibuat oleh Forum Bumdes yang sudah mulai disebar ke tiap Bumdes

Jejak Tasikmalaya - Forum Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kab. Tasikmalaya diduga melakukan pengondisian program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan cara menggiring Bumdes se-Kab. Tasik agar bekerja sama dengan salah satu pengusaha dalam hal pengadaan  bahan BPNT (beras dan telur). Jika benar, maka itu telah melanggar SKB empat menteri yang mengharuskan setiap Bumdes adalah supplier dari program BPNT.

Septyan Hadinata, sumber JejakJabar.Com, menginformasikan, dalam berita acara nota kesepakatan musyawarah program BPNT antara APDESI, Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten, Dinsos, Forum Bumdes dan Komisi IV DPRD pada 21 Nopember 2018, selain SKB empat menteri tadi, di poin tiga disebutkan bahwa program BPNT ini harus bisa memberdayakan pengusaha lokal sebagai penyedia barang.

"Bahasanya kan jelas, pengusaha lokal yang ada di desa, bukan semua desa dicover oleh satu pengusaha," tandas Septyan Senin (17/12/2018) siang.

Jika pengondisian tersebut sampai berjalan, sambung Septyan, maka secara tidak langsung sudah membunuh Bumdes dan pengusaha lokal.

"Ada info juga bahwa Bumdes bersedia kerjsama dengan pengusaha yang disodorkan oleh Forum Bumdes maka Bumdes akan mendapat Rp 5 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM)," kata Septyan.

Oleh sebab itu Septyan meminta kepada pihak terkait, baik kepolisian kejaksaan dan dinas terkait untuk memantau langsung kelapangan karena apa yang dilakukan Forum Bumdes sudah mengangkangi SKB empat menteri tentang BPNT. (Piter)