Komisioner KPU Kota Tasikmalaya Hotum Hotimah

Jejak Tasikmalaya - Komisioner KPU Kota Tasikmalaya Hotum Hotimah memberikan penjelasan tentang sejumlah temuan Panwaslu Kota Tasikmalaya atas dugaan pelanggaran administrasi.

Pertama Hotum menjelaskan terkait dugaan adanya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di wilayah Kec. Cihideung yang berafiliasi ke salah satu parpol, pihaknya sudah mengkorfirmasi yang bersangkutan. Hasilnya, ada pengakuan dari petugas tersebut.

"Sedang dalam proses penggantian. Tadi Panwas Kota Baru menyampaikan info itu. Dan KPU sudah memerintahkan melalui PPK untuk segera ditindaklanjuti. Barangkali besok bisa segera selesai. Mohon bersabar menunggu sampai besok," terangnya saat dihubungi jejakjabar.com, Kamis (25/1) malam. 

Sementara terkait 35 keluarga yang di-coklit oleh orang yang tidak memiliki kewenangan sebagai PPDP, Hotum mengakui hal itu termasuk pelanggaran administratif. Dan memastikan "joki" tersebut bukan petugas sah secara hukum. 

"Maka otomatis semua proses dan outputnya juga dianggap tidak sah. Solusinya, mandat dikembalikan kepada petugas aslinya, dan coklit diulang," tegas Hotum. 

"Dan Panwascam punya wewenang untuk merekomendasikan kepada PPK karena lokusnya di tingkat kecamatan," imbuhnya. 

Untuk Petugas PDP yang sudah memerintahkan "joki" untuk melakukan coklit, tandas Hotum, pihak KPU akan memberi sanksi pergantian. Mekanismennya tergantung seperti apa rekomendasi dari panwaslu. (JD