Pemerintah Kota Tasikmalaya melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan IMB (klik foto berikutnya)

I M B
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN


DASAR HUKUM
  • UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
  • PP 36 Tahun 2005 Tentang Juklak Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
  • Permen PU No. 05/PRT/M/2016 Tentang IMB
  • Perda Kota Tasikmalaya No. 3 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung
  • Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan

PENGERTIAN

  • Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
  • Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
  • Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.


MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam proses penerbitan IMB.
Tujuan :
  • Mewujudkan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk menjamin keandalan  teknis bangunan gedung;
  • Mewujudkan bangunan gedung yang AMAN dan serasi dengan lingkungan sekitarnya;
  • Menjadi sarana pengendalian bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penataan bangunan gedung; dan
  • Menjadi pedoman daam pengaturan prasarana bangunan gedung

PERSYARATAN PERIZINAN
  • Setiap orang yang mendirikan bangunan gedung terlebih dahulu wajib memilliki IMB yang diterbitkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
  • IMB berfungsi sebagai prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas umum, antara lain penyambung jaringan listrik, air minum, telepon dan gas.
  • Setiap orang yang mengajukan permohonan IMB, menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
BIAYA
Penerbitan IMB dikenakan biaya berupa Retribusi IMB yang besarannya sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah mengenai Retribusi IMB

MASA BERLAKU IMB
  • IMB berlaku selama bangungan gedung masih ada dan tidak mengalami perubahan bentuk dan fungsinya.
    Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya IMB tidak ada kegiatan pembangunan, maka IMB dinyatakan tidak berlaku.
  • Dalam hal jangka waktu tersebut tidak mencukupi, pemohon dapat mengajukan perpanjangan masa berlaku IMB untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
  • Pengajuan perpanjangan masa berlaku IMB dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum akhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak IMB diterbitkan.
  • Permohonan perpanjangan masa berlaku IMB hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
    Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan masa berlaku IMB diatur dengan Peraturan Wali Kota.
BERAKHIRNYA IMB
IMB berakhir apabila :
  • Dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkan IMB tidak ada kegiatan pembangunan;
  • Ada perubahan bentuk dan fungsi bangunan;
  • Dibatalkan atau dicabut oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
  • Diperintahkan oleh putusan Pengadillan yang berkekuatan hukum tetap
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan IMB di daerah.

PERAN SERTA MASYARAKAT
Peran serta masyrakat dilakukan untuk membantu Pemerintah Daerah Kota dengan mengikuti prosedur dan memperhatikan nilai sosial budaya setempat

SANKSI ADMINISTRATIF
Setiap orang yang :
  1. Mendirikan bangunan gedung tidak memiliki IMB
  2. Mendirikan bangunan gedung dan telah memiliki IMB, tidak menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aspek teknis dan administrasi dalam melaksanakan pembangunan, penggunaan dan/atau pemanfaatn bangunan gedung dikenai sanksi administratif berupa :
- Teguran;
- Peringatan tertulis;
- Pencabutan sementara IMB;
- Pencabutan tetap IMB; dan/atau
- Pembongkaran

Catatan :
  • Keterangan Rencana Kota dapat dikonsultasikan ke Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Tasikmalaya
  • Pengurusan IMB dapat menghubungi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya