Hakim PTUN Bandung didampingi tim pengacara dan warga penggugat di tower yang dipermasalahkan

Jejak Tasikmalaya - Perjuangan warga Kp. Pamulihan, Kel. Sukamaju Kidul, Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya memasuki babak baru. Fahrurrazy Lubis dkk akan mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Ya, warga akan menggugat PT Gametraco Tunggal dan Dinas PMPPTSP Kota Tasikmalaya. 

Upaya Hukum tersebut diajukan tanggal 15 Agustus 2019 bernomor Akta  Perkara 9/G/2019/PTUN.BDG. 

Melalui kuasa hukum dari Kantor Advokat DEAL Dani Safari Effendi SH dkk, pengadilan harus membatalkan Putusan No 9/G/2019/PTUN BDG tanggal 8 Agustus 2019. 

"Upaya ini dilakukan karena putusan hakim tidak menyentuh perkara materil, tapi karena alasan legal standing. Dan kita mengajukan upaya hukum agar Pemkot mengeluarkan ijin tidak asal untuk tower di Tasikmalaya. Dan, warga bukan mau menjegal investasi tapi tata cara dan sistem yang digunakan pemkot melanggar asas pemerintahan yang baik. Saat berada di PTUN Bandung, akta hukum di terima pejabat PTUN," ungkap Dani kepada jejakjabar.com, Kamis (15/8/2019).

Setelah diketahui dari putusan tersebut, lanjut Dani, pihaknya akan melaporkan dugaan tindak pidana khusus seperti adanya nomor IMB yang satu atas jawaban somasi yang ditandatangani oleh Sekda Kota Tasikmalaya Ivan Dicksan nomor 648, sementara yang sebutkan oleh Kepala Satpol PP Budi Rachman adalah 640 saat pembukaan segel. 

"Kami sekarang fokus agar upaya hukum di Pengadilan Jakarta dicabut IMB yang dikeluarkan DPMPPTSP Pemkot Tasikmalaya," tandasnya. (Dwi