Proses pembangunan Pasar Cibeureum

Jejak Tasikmalaya - Mantan Kasubag Umpeg Dinas Kesehataan Kota Tasikmalaya, Rijal, yang kini bertugas di RSUD dr Soekardjo, mengaku tak tahu kalau dirinya masih jadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek pembangunan Puskesmas Cibeureum dan Puskesmas Tamansari yang saat ini menjadi polemik lantaran tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Owh tipayun panginten (saat masih bertugas di Dinkes -red)," sahut Rijal ditanya apakah ia PPK Proyek Puskesmas Cibeureum dan Puskesmas Tamansari.

Bukankah proses pembangunannya masih berjalan, otomatis anda masih PPK? Rijal menjawab, "Duka tah kang teu acan aya wartos eta mah,". 

Selepas itu, Rijal enggan kembali berkomentar. Beberapa pertanyaan yang dikirim melalui sambungan WhatsApp-nya, tak lagi dibalasnya.

Merujuk pada Perpres 16 Tahun 2018, tugas pokok dan wewenang PPK begitu berat dan kompleks. PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

  • menyusun perencanaan pengadaan;
  • menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  • menetapkan rancangan kontrak;
  • menetapkan HPS;
  • menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  • mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  • menetapkan tim pendukung;
  • menetapkan tim atau tenaga ahli;
  • melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  • menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  • mengendalikan Kontrak;
  • melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
  • menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
  • menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  • menilai kinerja Penyedia.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA seperti melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. (Piter)