Tatang Pahat

Penulis: Tatang Pahat (pengamat sosial budaya)

Menyikapi pemberitaan di salah satu media online edisi hari Senin (21/1 /2019) dengan judul "Tingkatkan Ekonomi, Pemkot Tasik Kembali Akan Bangun Pasar", ada beberapa statment dari pemkot melalui kadis KUMKM Perindag Kota Tasikmaya, diantaranya sudah membangun beberapa pasar  tahun lalu yaitu Pasar Nyemplong, Tamansari dan Pasar Rakyat Awipari, Cibeureum, dan pencanangan tahun sekarang akan di bangun pasar-pasar di tiap kecamatan yang sudah pasti di Kecamatan Purbaratu. 

Ini terobosan yang luar biasa untuk membangun perekonomian di Kota Tasikmalaya. Tapi harus di ingat juga bahwa perlakuan pembuatan Pasar Awipari karakteristik pembangunan sangatlah beda. Ketika berbicara soal penganggaran Pasar Rakyat Awipari itu pasar yang mal administrasi. Sebab pembuatan Pasar Rakyat Awipari ada  kejanggalan dan letak kejanggalan ini sangatlah kentara ketika membuka Peraturan Menteri Perdagangan No 37/M-DSG/5/tahun 2017 yaitu implementasi dari program Nawacitanya Joko Widodo tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. 

Ketika Kadis KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya berbicara pada hearing antara masyarakat Desa Margabakti, di kantor Dinas KUMKM Perindag beberapa waktu lalu, M Firmansyah mengatakan bahwa Pasar Rakyat Awipari pengalihan dari program revitalisasi Pasar Pancasila, karena ada hal lain yang bersifat teknis maka dialihkanlah program revitalisasi ini menjadi Pasar Rakyat Awipari. 

Secara sepintas kelihatan, di tambah pembuatan pasar di eks terminal yang di dalamnya sama sekali tidak ada lokus pasar sama sekali. Sementara makna dari revitalisasi adalah membuat atau merenovasi atau membangun dengan di tempat yang ada masyarakat pasarnya. Pasar Awipari sebaliknya membangun pasar baru relokasi. Jelas bertentangan. 

Kejanggalan selanjutnya perihal anggaran yang digelontorkan oleh kementerian perdagangan, jelas  peruntukan revitalisasi Pasar Pancasila dan itu sudah deal, tapi masyakat Pasar Pancasila menolak akhirnya di geser ke Awipari. Pertanyaan, secepat Itu kah perubahan status bisa berubah?. Ada kecurigaan tentu saja dengan praduga tak bersalah, ada mal administrasi. 

Tidak menutup kemungkinan ajuan ke pusat dengan menggunakan data Pasar Pancasila. Karena kalau menggunakan data baru misalkan dengan data Pasar Munding tentu saja kembali titik nol, dimana harus ada verifikasi dan lain-lain, sementara Pasar Munding Itu adalah pasar swasta. 

Tentu saja cara tempuh pengadministrasiannya pun akan lebih sulit ketimbang pasar pemerintah. Artinya tidak mudah untuk menempuh peng-acc-an dari pusat. 

Terakhir, tanggapan ini semata mata ingin Kota tasik menjadi Kota yang clean governmet, Kita Bersih dan Bermartabat.