Pembangunan Puskesmas Cibeureum senilai Rp 2.449.923.000 tidak dilengkapi IMB

Jejak Tasikmalaya - Agar memberikan efek jera ke depannya, semestinya Pemkot Tasikmalaya berani mengambil kebijakan, nisalnya dengan menyetop kegiatan pembangunan. Proses pembangunan dilanjutkan ketika IMB sudah keluar. Demikian dikatakan Nanang Nurjamil, tokoh masyarakat Tasikmalaya mengomentari polemik pembangunan tanpa ijin Puskesmas Cibeureum senilai Rp 2.449.923.000 dan Puskesmas Tamansari senilai Rp 2.962.000.000.

"Bahkan bila perlu, agar benar-benar memberikan efek jera, bangunan dua puskesmas itu dibongkar dan dikembalikan lagi ke titik nol karena bangunan yang sekarang ilegal (tidak ber-IMB). Soal kerugian yang muncul itu konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan," ujar Kang Jamil sapaan akrabnya. 

Dengan tidak adanya tindakan (pemberian sanksi), lanjut Nanang, justru akan menimbulkan preseden buruk bagi pemkot sendiri. Masyarakat akan menilai kalau pemkot hanya garang ke masyarakat yang melanggar ijin, tapi tutup mata atas pelanggaran yang dilakukannya.

"Padahal, memiliki IMB merupakan kewajiban dari pemilik gedung sebagaimana tertuang di Pasal 40 ayat (2) huruf b Undang-Undang Bangunan Gedung. Dalam turunan peraturan perundang-undangannya, sanksi untuk bangunan tak berijin bisa sampai kepada pembongkaran. Jadi kalau pemkot memberikan sanksi, pijakan hukumnya sudah jelas. Justru kalau tidak ada sanksi sama sekali, pemkot sudah melabrak Undang-Undang," tandasnya. (Piter)