Ir Budi Santoso (tengah) bersama tim kuasa hukum di PN Tasikmalaya, Senin (9/4)

Jejak Tasikmalaya - Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum digugat oleh Konsultan Perencaaan Ir Budi Santoso sebesar Rp 8.9 miliar. Bupati Uu diduga telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

Atas persoalan tersebut, Budi melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan Tergugat I Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum, Tergugat II Kadis PUPR Kab. Tasikmalaya Drs. Bambang Alamsyah, MM, Tergugat III Sekdin PUPR Kab. Tasikmalaya Drs. Wawan Herawan, M.Si dan Tergugat IV Ketua Umum Panitia Renovasi Masjid Baiturrahman Kab. Tasikmalaya Drs. H. Agus Abdul Khalik, MM. 

Jelang persidangan perdana kepada awak media Budi mengungkapkan, gugatan kerugian materiil sebesar Rp 3.9 miliar dan immateril 5 miliar. Kerugian tersebut karena belum dibayarnya gambar perencanaan proyek pemerintah dan proyek pribadi Uu yang ia telah kerjakan. 

Proyek-proyek pemerintah tersebut adalah Mesjid Agung Baiturrahman Singaparna, Rest Area Gentong, Landmark Allahu Akbar di Gentong, Islamic Centre Singaparna, Tugu Selamat Datang di Manonjaya. 

Sedangkan proyek pribadi, rumah tinggal di Manonjaya, dua pencucian mobil di Jalan Ir H Juanda, Ruko di Manonjaya, Kantor Ar Ruzhan di Manonjaya dan Miftahul Huda. 

"Saya desain semua, bahkan sudah saya serahkan (gambar) Miftahul Huda ke Pak Ajid. Ada foto-fotonya," ujarnya di PN Tasikmalaya, Senin (9/4).

Saat ditanya apakah proyek-proyek tersebut disertai surat perintah kerja atau ada bukti tertulis, menurut Budi, untuk proyek pribadi hanya secara lisan. Namun kaitan proyek pemerintah ada bukti disposisi. 

"Yang mesjid agung landasan hukumnya SK Bupati Pengangkatan Pembentukan Panitia Rehabilitasi Mesjid Baiturrahman. Disitu saya sebagai panitia pelaksana. Makanya saya selaku panitia bekerja pada waktu itu. Menggambar, perencanaan sampai penelitian tanah di Mesjid itu, sudah lengkap bahkan sudah Ekspose di Pendopo, off room berbagai dinas sudah mengetahui," tuturnya. 

Ditegaskannya, persoalan ini akan selesai tanpa menempuh jalur hukum apabila pihak tergugat dapat membayar jasa konsultan. Ia keukeuh karena mengantongi bukti tanda tangan orang nomor satu di Kab. Tasikmalaya tersebut. 

"Tidak ada kontek politik, kebetulan saja waktunya. Bahkan saya mendoakan Pak Uu menang (Pilgub Jabar). Saya hanya menuntut hak saya saja untuk dibayar dan tidak ada kaitan dengan politik," tandasnya. 

Dalam perkara tersebut, Budi sebagai penggugat didampingi Kuasa Hukum Dani Safari Effendi, SH, Ecep Sukmanagara, S.Pd., SH, M. Hidayat, SH. 

Dikatakan Dani Safari Effendi, SH, menurut hukum tindakan Tergugat I yang tanpa hak dan melawan hukum yang secara sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa persetujuan Penggugat telah mengambilalihkan pekerjaan (proyek) tersebut kepada orang lain yang posisinya masih dalam hak dan kewenangan (otoritas Penggugat). Sehingga menimbulkan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I terhenti. 

Dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang secara melawan hukum pula telah mengetahui masalah tersebut namun membiarkan begitu saja atau tidak menanggapi permasalahan tersebut (tidak merespon) dan sama sekali tidak memberi penyelesaian masalah sehingga merugikan Penggugat adalah wanprestasi atau ingkar janji. 

"Tergugat untuk membayar seluruh kerugian materiil dan immateril Penggugat," tegas Dani.

Jejakjabar.com berusaha meminta tanggapan melalui pesan WhatsApp dari Kabag Hukum Setda Kab. Tasikmalaya Azis Priatna. Namun hingga pukul 19:58, redaksi belum menerima jawaban terkait gugatan tersebut. (Dwi