Para Pengurs Perkumpulan Pasar Rakyat Kota Tasik berfoto bersama seusai diskusi

Jejak Tasikmalaya - Perkumpulan Pengurus Pasar Rakyat Kota Tasikmalaya mengadakan diskusi, Selasa (8/9/2020) siang di aula Hippatas.  Mereka membahas sejauh mana peran serta pemkot dalam upaya memajukan pedagang pasar. Selain Hippatas, diskusi ini juga melibatkan Hippi, Hippala, Hipaci, Hipger, Hipada, Himpunan Pasar Barang dan Himpunan Pasar Besi.

Dengan memerhatikan dan mempertimbangkan kondisi pasar saat ini, mereka mendorong pemkot agar segera melakukan penataan ulang/pengkajian baik yang menyangkut aspek regulasi kelembagaan serta pembagian yang proporsional antara leading sektor terkait dalam mengelola pasar. Hasil diskusi, para pengelola pasar tradisional ini merangkaum hal-hal yang harus pemkot lakukan. Ada sebelas tuntuan yang mana tuntutan-tuntutan itu  didasarkan pada hasil kajian tentunya. Tetutama dari proposal tata kelola pasar rakyat pasca-pembubaran PD Pasar Resik.

Ketua Hippi, Asep Zen Muhammad ST, menyebutkan, pasac-pembubaran PD Pasar Resik dirasa belum memberikan nilai tambah kepada para pedagang sehingga melalui sebelas tuntutan ini diharapkan apa yang menjadi angan-angan semua pihak dapat terlaksana.

"Bila Pemkot Tasik tidak memerhatikan dan menindak lanjuti tuntutan kami, maka kami akan menempuh jalur penyampaian aspirasi secara masif langsung ke pemkot, DPRD serta Ombudsman. Namun demikian kami masih memberikan penilaian yang positif kepada pemkot untuk merespon tuntutan. Untuk itu kami siap melakukan dialog tentang tata kelola pasar rakyat pasca pembubaran PD Pasar Resik sesuai proposal yang kami ajukan," ungkap Asep Zen.

Berikut ini sebelas tuntutan yang diajukan Perkumpulan Pasar Rakyat Kota Tasikmlaya:

  1. Segera di terbitkan Peraturan walikota tetang Tata kelola pasar rakyat dengan sejauh mungkin dapat menyerap aspirasi pedagang dan dengan memperhatikan kegagalan pelayanan oleh PD pasar resik.
  2. Pedagang diberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam berdagang dipasar rakyat melaluai pemberian Surat Hak Penempatan (SHP) dan Surat Izin Tempat Berdagang (SITB).
  3. Penguatan Kewanangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pasar resik yang lebih komprihensif melalui penetapan batas zona atau wilayah pasar rakyat yang jelas dan tegas, agar di masukan menjadi salah satu pasal dalam peraturan walikota tata kelola pasar rakyat, dimana wilayah yuridiksi sesuai dengan luas yang tertera dalam Sertifikat.
  4. Pengelolaan parkir di wilayah atau zona pasar rakyat di tangani5 oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pasar resik, sedangkan pengelolaan parkir di luar wilayah atau zona pasar rakyat sepenuhnya merupakan kewenangan Dinas Perhubungan.
  5. Pengelolaan sampah di tingkat pedagang sepenuhnya kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pasar resik.
  6. Untuk keperluan pengendalian dan pengawasan kepada para pedagang diberikan Kartu tanda pedagang pasar (KTPP), untuk membedakan antara pedagang resmi dan tidak resmi untuk di masukan ke salah satu pasal dalam peraturan walikota tata kelola pasar rakyat.
  7. Untuk meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap pasar rakyat kota Tasikmalaya di usulkan kepada Dinas Koperasi KUMKM perindustrian dan perdagangan untuk membentuk unit kerja setingkat bidang (Eselon 3) yaitu bidang pasar, sehingga pengelolaan pasar rakyat tidak di tangani bidang perdagangan, mengingat pasar rakyat mempunyai kompleksitas permasalahan dan beban kerja yang tinggi.
  8. Untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat diminta agar pemerintah kota Tasikmalaya memberikan perhatian yang lebih besar berupa pengalokasian anggaran untuk rehabilitasi toko/jongko/kios/los bagi pasar rakyat yang mengalami kerusakan, serta rehabilitasi alat pemadam kebakaran.
  9. Untuk terciptanya ketertiban dan kenyamanan serta pemerataan diminta agar pengguna tempat usaha di depan area pasar rakyat dikembalikan sesuai pada fungsinya.
  10. Dalam meningkatkan peranan para pedagang pemerintah diwajibkan kerjasama dengan himpunan pedagang yang resmi atau legal.
  11. Dalam rangka menciptakan tata kelola pasar rakyat yang akuntabilitas kami menuntut pelayanan pedagang di pasar rakyat dilakukan sendiri oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pasar resik tampa melibatkan pihak lain yang tidak berkompeten. (Piter)