Rakor PPP Kota Tasikmalaya membahas tentang RUU HIP

Jejak Tasikmalaya - Bertempat di Kantor DPC, PPP Kota Tasikmalaya mengadakan Rapat Koordinasi Pengurus Harian DPC dengan Majelis Syariat, Majelis Pakar, Majelis Pertimbangan, Jumat (10/7/2020). 

Rakor yang juga dihadiri anggota Fraksi PPP DPRD Kota Tasikmalaya dan pimpinan anak cabang (PAC) ini membahas isu nasional terkait polemik RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila). Turut hadir Wasekjen DPP PPP yang juga Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI Abdullah Mansur M, Ag. 

"Rakor ini selain silaturahim lebaran yang tertunda karena PSBB, juga membahas isu polemik RUU HIP karena di akar rumput, ummat mempertanyakan sikap kita terhadap isu tersebut," jelas Plt Ketua DPC PPP Kota Tasikmalaya, Zenzen Janinudin, S.Ag didampingi Wakil Ketua Majelis Pakar, Yanuar Mohammad Rifqi.

Zenzen menambahkan, pihaknya sengaja menghadirkan Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR , Abdullah Mansur, S. Ag untuk mendapatkan informasi yang sohih dan jelas sanadnya, dikarenakan di lapangan PPP merasa dirugikan oleh isu-isu yang berkembang.

"Kita dituding menjadi pengusul RUU HIP yang diisukan menjadi ruang untuk bangkitnya komunisme (PKI). Tidak benar sama sekali. Mana mungkin kami partai yang berasaskan Islam berselingkuh dengan ide komunisme? Selain itu RUU HIP ini pun sebenarnya tidaklah bertujuan memberikan ruang bagi bangkitnya PKI, buktinya hampir seluruh parpol ikut menyetujui RUU ini menjadi RUU inisiatif DPR meski dengan beberapa catatan, di antaranya usul memasukkan Tap MPRS No 25 tahun 1966 dalam konsideran, juga usul penghapusan pasal 7 tentang trisila dan ekasila. Melihat begitu tajamnya polarisasi di masyarakat terhadap isu RUU HIP ini, kami berharap pemerintah dan DPR akhirnya sepakat membatalkan pembahasan lebih lanjut mengingat masih banyak persoalan bangsa yang lebih urgent untuk kita selesaikan bersama," papar Zenzen mengakhiri pernyataannya.

Ketua Majelis Syari'ah DPC PPP Kota Tasikmalaya, KH. Udin Sa'dudin menambahan, PPP dengan komunisme (PKI) akan selalu berhadapan, tidak mungkin menjadi kawan sejalan. 

"Partai kita lahir atas perjuangan para ulama, bahkan lambangnya pun hasil shalat istikharoh para ulama di sebelah utara Ka'bah. Jadi mana mungkin partai yang dibidani para ulama menjadi pengusul RUU yang diisukan menjadi ruang bagi bangkitnya komunisme. Tolong jelaskan ini pada ummat di bawah oleh semua kader PPP," tegas Kyai Udin yang pernah duduk di DPRD pada masa orde baru dulu.

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR, Abdullah Mansur, M.Ag membenarkan apa yang disampaikan Zenzen Jainudin dan KH Udin Sa'dudin. 

"Saya menjadi saksi bahwa bukan PPP yang menjadi pengusul RUU tersebut.  Bahwa kemudian PPP dan semua parpol ikut membahas karena begitulah seharusnya tugas pokok dan fungsi kekuatan politik sebuah partai di parlemen berjalan. Dalam hal ini, PPP melalui wakilnya di panja RUU HIP meminta dimasukkan Tap MPRS No 25 Tahun 1966 tentang pelarangan ajaran komunisne, leninisme dan marxisme di Indonesia, dimasukkan dalam konsideran mengingat RUU HIP tersebut. Selain itu juga minta dihapuskan pasal 7 tentang trisila dan ekasila," tutur Abdullah Mansur seraya menambahkan saat ini PPP juga sedang terus berusaha mengawal RUU Pelarangan Minuman Beralkohol bisa lolos menjadi UU. 

"Meski berat, kita akan berjuang sekuat tenaga meyakinkan kekuatan politik lainnya di DPR untuk menggolkan RUU larangan minuman berlakohol ini. Hal tersebut selaras  dengan salah satu dari 6 prinsip perjuangan partai, yakni Amar Ma'ruf Nahi 'anil munkar," tegasnya. (Dwi/YMR)